Pendidikan : Tidak Butuh Sekadar Aplikasi Baru

illustrated by chatgpt

Karina Oktriastra

Seperti semangat klasik tiap pergantian pimpinan instansi/ menteri pendidikan di Indonesia: selalu datang dengan janji, perubahan besar. Kurikulum baru, platform digital yang diluncurkan (lagi?), lalu birokrasi pendidikan top down yang harus mengikuti arah kebijakan pusat. Dan selama bertahun tahun setelah reformasi, kualitas pendidikan masih saja tertinggal dan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama? Terlalu banyak program dan 'permukaan-permukaan' yang diubah tanpa mau repot repot menyelam terlalu dalam pada akar masalah di daerah-daerah. Tidak ada pula pertanyaan 'mengapa kegagalan program sebelumya terjadi', apa yang sebenarnya harus dievaluasi dan diganti? Tidak ada- hanya jawaban cepat dan klise berharap semua terkoreksi dengan otomatis dan menggugurkan dosa dosa lama. Seperti di pendidikan, dan isu isu lainnya. Orang baru, program baru, budgeting dengan nama baru, rilisan aplikasi baru, diharapkan bisa mengubah sistem dan pola pikir yang sudah terbentuk bertahun tahun sehingga terbentur lagi dengan dinding yang sama. Bahkan kali ini, landmark nya setingkat lebih tinggi : Menteri Pendidikan yang terjerat dugaan korupsi ketika masih menjabat. Bagaimana ini bisa terjadi?

Selama bertahun-tahun, kiranya pendidikan diperlakukan hanya sebagai proyek administratif, bukan proyek peradaban. Yang berubah seringkali hanya nama program, dashboard digital atau format kurikulum tanpa menjawab solusi dari masalah struktural yang meminta jawaban : ketimpangan kualitas guru, rendahnya gaji guru honorer, kesenjangan sarana, lemahnya kapasitas daerah, budaya hafalan, birokrasi pendidikan dan minimnya perlindungan dan pengawasan terhadap kualitas belajar nyata di kelas. 

Pada Menteri pendidikan terdahulu, publik menaruh harapan besar. Sebagai simbol generasi startup yang berhasil membuat terobosan (di Indonesia) untuk dapat memecahkan masalah transportasi umum yang tidak memadai. Harapan pada inovasi yang selama ini absen dalam birokrasi pendidikan untuk dapat terdisrupsi, menjadi fleksibel dan adanya transformasi digital muncul dalam gagasan gagasan yang progresif. 

Kurikulum merdeka mencoba mengurangi beban hafalan. Guru diberi ruang lebih fleksibel. Sistem pendidikan mulai menampilkan bagaimana memunculkan kreativitas, proyek kolaboratif dan pembelajaran yang lebih manusiawi. Penelitian juga menunjukkan konsep Merdeka Belajar memiliki potensi positif jika diterapkan dengan kesiapan sumber daya yang memadai. 

Namun, problemnya bukan pada ide besar itu sendiri, tetapi bahwa gagalnya mempersiapkan sistem untuk menopang ide itu adalah juga suatu kegagalan. Bahwa pendidikan bukan perusahaan rintisan: start up bekerja cepat karena memiliki tim yang sudah direkrut khusus, dengan infrastruktur yang memadai dan budaya adaptif. Sementara realita pendidikan di Indonesia menyentuh permasalahan yang lebih kompleks : sekolah tanpa internet yang stabil (bahkan listrik), guru yang belum siap menghadapi perubahan metode, ketimpangan antar wilayah dan birokrasi daerah yang kapasitasnya sangat beragam. 

Bagaimana mau berbicara tentang digitalisasi sementara banyak sekolah masih belum memiliki internet yang stabil, jaringan listrik yang belum sampai. Didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri sementara kemampuan literasi dasar belum selesai. Guru diminta jadi fasilitator kreatif tetapi pelatihan dan dukungan implementasinya sering tidak memadai. 

Kasus pengadaaan Chromebook menjadi simbol dari paradoks. Program digitalisasi pendidikan yang dimaksudkan untuk mempercepat transformasi sekolah justru terseret dugaan korupsi dan kritik efektivitas. Bahkan sejumlah kajian mempertanyakan apakah pendekatan teknologi yang dipilih benar benar sesuai dengan kondisi mayoritas sekolah Indonesia. 

Permasalahan akhirnya menyentuh akar yang belum tersentuh: ketimpangan akses. Laporan OECD mengenai hasil PISA menunjukkan bahwa capaian pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi dan kualitas akses pendidikan. Anak di kota besar dengan koneksi internet dan guru berkualitas akan memiliki hasil yang berbeda dibanding anak di daerah terpencil. 

Ironisnya, reformasi pendidikan kita dirancang dari perspektif kelas menengah urban dengan asumsi: semua sekolah sudah terhubung dengan listrik dan internet, semua guru siap adaptif, semua orang tua mampu mendampingi dan semua siswa mempunyai akses belajar yang sama.  Padahal, realitasnya ketimpangan itu terasa dari implementasi kurikulum merdeka yang membingungkan di lapangan, bahwa pembelajaran proyek menjadi sekedar presentasi tanpa pendalaman materi, sementara kesiapan guru untuk menjadi fasilitator sangat bervariasi. 

Tentu ini juga bukan hanya menjadi kesalahan dari pimpinan/ menteri pendidikan sebagai garda terdepan pemecah masalah. Karena hal ini juga terbentuk dari akumulasi puluhan tahun kebijakan yang tidak konsisten dan terlalu sering berubah mengikuti siklus politik. 

Dari pembahasan di atas, sekiranya dapat melakukan langkah-langkah dalam pemecahan masalah: Bahwa sudah saatnya berhenti hanya mengandalkan teknologi; digitalisasi merupakan hal penting, tapi teknologi hanyalah alat. Prioritas utama tentu adalah kualitas guru/tenaga pendidik, literasi dasar dan kapasitas sekolah. 

Sudah saatnya pula menyusun kurikulum nasional yang bisa menyesuaikan dengan profil/kapasitas daaerah. Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi untuk terus dipaksakan seragam.

Evaluasi pendidikan juga harus terus menerus dilakukan, tidak hanya berbasis administrasi dan pelaporan digital. Bahwa harus turun satu persatu melihat bagaimana kualitas belajar nyata di ruang-ruang kelas hingga pelosok negeri. 

Dan akhirnya, seorang pemimpin- mungkin sosok Menteri Pendidikan- dibutuhkan untuk memiliki keberanian politik agar dapat turun langsung ke lapangan, bukan hanya mengelola dashboard nasional. Agar sesekali touch the grass- menyentuh akar hingga merasakan rumput-rumput di pelosok pedalaman itu serta melihat langsung wajah-realitas di ruang kelas terjauh dari pusat kota. 

Bahwa sudah saatnya negara serius dalam membangun pendidikan; menanti dan menjawab tantangan Indonesia Emas. Bahwa harus dapat dipastikan siswa di daerah terpencil memiliki kesempatan belajar yang sama bermaknanya dengan siswa yang berada di pusat kota/kota besar. Karena pada akhirnya; ukuran keberhasilan bukan hanya menjadi digital dan modern pada aplikasi yang termonitor- tapi apakah pendidikan itu mampu mengubah masa depan anak-anak yang lahir tanpa privilege.

Juni 2026

Anjloknya Rupiah dan Kebijakan-Kebijakan yang Tak Menyentuh Akar

*chatgpt visualized

foto dari kompas

Oleh: Karina Oktriastra

Melihat grafik pergerakan Rupiah belakangan ini seperti menyaksikan pasien dengan demam kronis yang tak kunjung turun. Saban kali mata uang kita kehabisan napas dihantam sentimen global—entah karena kebijakan higher-for-longer Bank Sentral AS atau eskalasi geopolitik—otoritas moneter kita bergegas menyuntikkan "parasetamol" berupa intervensi pasar valas dan penyesuaian suku bunga acuan (BI-Rate). Gejalanya mereda sesaat, namun penyakit utamanya tetap mendekam di dalam tubuh ekonomi kita.

Depresiasi rupiah yang terjadi berulang setiap siklus global mengetat bukanlah sekadar masalah eksternal. Ini adalah bumerang dari rapuhnya arsitektur struktural ekonomi domestik yang gagal kita benahi sejak runtuhnya Orde Baru.

Dalam literatur ekonomi makro, apa yang dialami Indonesia hari ini adalah bentuk nyata dari teorema Third-Generation Crisis Model yang digagas Paul Krugman (1999). Krugman mengingatkan bahwa krisis modern tidak lagi melulu soal defisit anggaran pemerintah yang ugal-ugalan, melainkan tentang kerentanan neraca keuangan (balance sheet vulnerabilities) sektor swasta dan ketergantungan pada modal asing jangka pendek (hot money).

Ketika riuh rendah commodity boom (batubara dan CPO) beberapa tahun lalu membuat neraca dagang kita surplus, kita terbuai oleh ilusi seolah-olah ekonomi kita sudah tangguh. Padahal, seperti yang dianalisis oleh Dani Rodrik dalam One Economics, Many Recipes (2007), pertumbuhan yang bersandar pada komoditas mentah tanpa penguatan basis manufaktur hulu adalah pertumbuhan yang semu. Begitu harga komoditas global mengalami commodity bust, pasokan Dolar AS menyusut drastis, dan rupiah kembali tersungkur.

Mari kita tengok sejarah sebagai cermin retak. Pada Krisis Moneter 1997/1998, kejatuhan rupiah dari Rp2.500 menjadi Rp16.000 per Dolar AS dipicu oleh ketiadaan lindung nilai (hedging) atas utang valas korporasi (Hill, 1999, The Indonesian Economy in Crisis). Hari ini, strukturnya memang lebih mitigatif, perbankan lebih prudent, dan kita memiliki instrumen canggih seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Namun, ada satu hal yang tidak berubah sejak 1998: Current Account Deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan kita pada sektor jasa tetap bocor tak berkesudahan. Kita masih membayar miliaran dolar setiap tahun untuk jasa logistik kapal asing dan repatriasi keuntungan korporasi multinasional yang bebas melenggang keluar dari bumi pertiwi.

Jika kita ingin rupiah tidak sekadar "bertahan hidup" melainkan "imun" terhadap gejolak global, bauran kebijakan moneter konvensional saat ini sudah mencapai batas optimalnya (diminishing returns). Pemerintah dan Bank Indonesia harus berani mengambil langkah-langkah radikal (out-of-the-box) yang selama ini dihindari karena benturan kepentingan politik dan industri.

Berikut adalah tiga strategi struktural bisa diambil oleh kabinet hari ini: Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) saat ini masih terlalu longgar; eksportir diwajibkan memarkir dolarnya di dalam negeri, namun setelah batas waktu minimal, mereka bebas menerbangkannya kembali ke Singapura. Perlu dipikirkan strategi baru, amandemen regulasi untuk menerapkan Enforced Convertibility seperti yang sukses dilakukan oleh Korea Selatan pasca-krisis 1997 atau Islandia pada 2008. Sebesar 30% dari total DHE sektor ekstraktif (tambang dan sawit) wajib dikonversi secara permanen ke dalam Rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Langkah ini akan menyuntikkan likuiditas valas secara riil dan konstan ke pasar domestik.

"Tobin Tax" Modifikasi pada Transaksi Portofolio Jangka Pendek; Sifat pasar keuangan Indonesia yang terlalu liberal membuat investor asing bisa masuk ke pasar saham dan obligasi di pagi hari, lalu menariknya keluar di sore hari (sudden stop), memicu volatilitas rupiah yang ekstrem. Dapat kita coba menerapkan varian dari Tobin Tax (pajak atas transaksi spekulatif valas) berupa pengenaan pajak progresif terhadap capital gain instrumen portofolio yang ditarik keluar negeri (outflow) dalam kurun waktu kurang dari 180 hari sejak investasi ditanam. Strategi ini, mengacu pada kesuksesan Chile pada medio 1990-an (unremunerated reserve requirement), terbukti ampuh menyaring modal spekulatif dan menyisakan investor jangka panjang yang stabil.

Nasionalisasi dan Substitusi Radikal Industri Jasa Maritim; Bocoran terbesar pada Transaksi Berjalan kita bukan pada perdagangan barang, melainkan defisit jasa akibat ketergantungan pada kapal-kapal berbendera asing untuk ekspor-impor (freight charges). Sehingga, Pemerintah harus memberikan insentif fiskal ekstrem (zero-rated VAT dan subsidi bunga kredit) untuk pembangunan armada kapal tanker dan kontainer nasional berskala internasional. Mewajibkan komoditas ekspor strategis negara menggunakan kapal domestik (asas cabotage internasional). Mengurangi defisit jasa ini secara agregat akan menyelesaikan 40% masalah pelemahan rupiah struktural dalam jangka menengah.

Mengapa strategi ini belum dieksekusi? Jawabannya adalah ego sektoral dan lambatnya birokrasi. Seperti pola pola di isu isu lain: sibuk menampal kebocoran di kaca depan tanpa menelusuri akar kebocoran. Bank Indonesia seringkali berjalan sendiri di jalur moneter, sementara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan gagap dalam menyinkronkan kebijakan riil.

Untuk mempercepat pemulihan ini, Presiden harus segera membentuk satuan dengan komando langsung di bawah Presiden, yang mengintegrasikan BI, Kemenkeu, OJK, dan Kementerian Perdagangan dalam satu sistem dasbor digital terintegrasi (real-time capital flows tracking). Deteksi dini terhadap penimbunan valas oleh korporasi dalam negeri harus diikuti dengan penegakan hukum yang agresif. Segera hentikan pula komunikasi dengan benteng yang punya agenda sendiri dan jawaban yang bertele-tele. 

Rupiah adalah simbol kedaulatan ekonomi sebuah bangsa. Jika kita terus-menerus membiarkannya rapuh dan bergantung pada belas kasihan suku bunga The Fed, maka kita sebenarnya sedang menggadaikan kemandirian ekonomi kita. Saatnya berhenti sekadar memberikan obat penurun demam; kita butuh operasi bedah struktural yang berani dan menyeluruh. Sebelum semuanya terlambat, dan sejarah kelam kembali mengulang dirinya tanpa ampun.

Pontianak, 31 Mei 2026

Jalur Panjang dari Iran Hingga Panic Buying di Kota Pontianak Hari Ini

 

*gambar hasil generated chatgpt.

Pernyataan dari Walikota Pontianak di Hari Minggu, 8 Maret 2026 yang menghimbau untuk tidak melakukan panic buying di tengah konflik Timur Tengah sedikit demi sedikit membuat kita sadar.  Di jaman globalisasi dengan semua hal saling terkoneksi ini, geopolitik sangat dekat hingga berperan ke kepentingan sehari hari hingga Kota Pontianak. Konflik yang melibatkan Negara Iran di Kawasan Timur Tengah memang akan mengguncang pasar energi global khususnya minyak bumi yang akan berpengaruh pada harga bahan bakar minyak (BBM) hingga harga kebutuhan pokok di Indonesia, termasuk Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Terpantau hari ini, Selasa, 10 Maret 2026 dari pukul tujuh pagi, antrian nampak panjang sudah mengular dari SPBU Kota Baru, Teuku Umar hingga Ayani 2. Stok terpantau masih ada namun menjadi terbatas dan cepat habis di waktu tertentu. Umumnya, warga mengantre di jalur pertalite, dibandingkan pertamax. 

Panic Buying, yang disebutkan untuk tidak dilakukan, memang merupakan salah satu perilaku konsumsi masyarakat yang sebenarnya sudah bisa diprediksi merespons kondisi saat ini. Fenomena yang mau tidak mau harus kita hadapi meskipun sebenarnya masalah belum menyentuh kelangkaan BBM. Namun, tetap harus ada antisipasi antisipasi yang diharapkan dapat dilakukan demi mencegah kekacauan yang akan muncul terhadap beberapa alternatif kondisi yang akan terjadi ke depan. 

Daniel Yergin, di bukunya The Prize : The Epic Quest for Oil, Money and Power (1990). Bahkan sudah meramalkan bahwa minyak bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga instrumen kekuasaan global. Ketika stabilitas terganggu, pasar juga akan bereaksi dengan cepat melalui kenaikan harga. Maka negara-negara yang bergantung pada impor, seperti Indonesia akan cepat merasakan dampaknya. 

Bahkan dalam buku The Tragedy of Great Power Politics (2001), Mearsheimer menekankan bahwa konflik antarnegara besar sudah pasti akan  memberikan dampak pada stabilitas ekonomi global karena rantai pasok strategis terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Timur Tengah. Setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut akan menyeret volatilitas harga energi global. 

Secara umum, penafsiran akan kelangkaan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga BBM yang akan menjadi faktor kenaikan harga barang. Meskipun, dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga energi hanya salah satu variabel yang memengaruhi inflasi global. Seperti pendapat Acemoglu dalam bukunya Why Nations Fails (2012) kemampuan suatu negara memang bergantung pada kualitas institusi dan kapasitas kebijakan publiknya. Daerah harusnya memiliki sistem distribusi kuat, koordinasi kebijakan yang baik, serta transparansi informasi kepada publik yang baik agar dapat lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi global. 

Di Kota Pontianak sendiri, himbauan Walikota Pontianak untuk menghindari panic buying merupakan langkah komunikasi kebijakan yang penting. Bahwa harus cepat dilakukan manajemen krisis komunikasi. Karena, ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kredibel dari pemerintah atau otoritas terkait, kecenderungan melakukan pembelian berlebihan dapat ditekan. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi apalagi di era digital dimana penyebaran informasi hoax sangat cepat tersebar, kepanikan pasar akan lebih cepat terjadi.

Namun tentu, kebijakan reaktif merespons fenomena ini hanya lah langkah pemanasan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah menyiapkan strategi struktural untuk menghadapi volatilitas energi global. Dalam kerangka ketahanan kebijakan, ada beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan:

Pertama, penguatan sistem pemantauan inflasi daerah secara real time. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan memanfaatkan data distribusi logistik, stok bahan pokok dan pergerakan harga pasar. Dengan sistem peringatan dini, pemerintah diharapkan dapat mengintervensi pasar sebelum terjadi lonjakan harga yang ekstrim. 

Kedua, diversifikasi sumber energi lokal. Ketergantungan yang tinggi dan tunggal terhadap satu entitas tentu tidak pernah berdampak baik. Dalam jangka yang lebih panjang pemerintah dapat mendorong transisi energi skala lokal seperti penggunaan energi surya untuk fasilitas publik atau transportasi listrik untuk layanan pemerintah. Langkah yang diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan fiskal, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi daerah. 

Ketiga, memperkuat cadangan logistik daerah. Pentingnya kapasistas negara dalam mengelola sumber daya logistik untuk menghadapi krisis. Pemerintah juga dapat bekerjasama dan menguatkan peran Bulog dan distributor bahan baku utama untuk memastikan ketersediaan sehingga gejolak pasar tidak berlangsung terlalu timpang. 

Keempat, meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Panic buying seringkali terjadi karena masyarakat yang tidak memahami mekanisme pasar dan distribusi. Kampanye edukasi politik, konten konten informatif di media sosial mengenai rantai pasok, stok pangan dan kebijakan stabilisasi harga dapat dirancang untuk dapat memengaruhi perilaku spekulatif masyarakat dalam konsumsi. 

Pada akhirnya, konflik geopolitik yang di luar kendali pemerintah daerah memang tidak dapat diprediksi. Namun, pemerintah daerah tetap dapat meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakan dengan kebijakan yang tepat dan antisipatif. Globalisasi dapat membuat semua wilayah saling terkoneksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga, pemerintah tidak hanya harus merespons dampak, tapi juga membangun sistem yang solid dan tahan menghadapi dinamika geopolitik dunia. 

Maka agenda agenda kebijakan memang sudah sepatutnya terus menerus dirancang secara strategis: dengan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, memperbaiki sistem distribusi, serta menyiapkan masyarakat dalam menghadapi konflik global yang semakin tidak pasti dan dapat berubah sepersekian detik. Tantangan Pemerintah Daerah tentu jadi semakin sulit, bahwa peristiwa yang terjadi jauh disana ternyata dapat menggoncang stabilitas daerah. Maka kebijakan harus dibangun dengan matang agar negara tetap punya peran dalam melindungi warganya.  

Selasa, 10 Maret 2026

*dipublikasikan di Koran Pontianak Post Rabu, 11 Maret 2026

https://pontianakpost.jawapos.com/opini/1467293526/jalur-panjang-dari-iran-hingga-panic-buying-di-kota-pontianak?page=1

Rekonsiliasi Pascademo Pontianak: Aspirasi, Respons, dan Konsolidasi

Link Podcast Aksioma : https://youtu.be/gR81Az-bZU4?si=eeGaB1aD33h2vzj3

Rekonsiliasi Pascademo Pontianak: Aspirasi, Respons, dan Konsolidasi 

Gejolak isu yang menggema di Jakarta yang bermula dari tanggal 25 Agustus hingga awal September 2025. Unjuk rasa yang awalnya berpusat di Jakarta, dengan dipicu oleh isu tunjangan perumahan untuk DPR, kenaikan pajak di beberapa wilayah, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah hingga kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

Di Kota Pontianak sendiri, sebenarnya belum ada pengumuman untuk kenaikan pajak. Belum ada pula isu lokal khas yang digaungkan oleh peserta demo. Namun, eskalasi yang meningkat kala itu dengan tewasnya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, turut menambah eskalasi demo yang ada di Kota Pontianak antara peserta demo dan pihak aparat yang melakukan pengamanan di sentra sentra fasilitas pemerintah. Puncaknya, ketika massa berusaha menduduki gedung DPRD Provinsi dan membakar ban, memicu tindakan polisi yang melakukan pengamanan dengan gas air mata dan menurunkan kendaraan taktis untuk membubarkan kerumunan hingga akhirnya peserta demo melakukan perlawanan yang berujung dengan dibakarnya pos polisi di lokasi kawasan Mega Mall Pontianak.

Demonstrasi mahasiswa di DPRD Kalimantan Barat kembali membuka diskursus besar mengenai relasi negara, masyarakat sipil, dan ruang publik digital. Aksi ini tidak hanya menandai keberanian generasi muda menyuarakan kritik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ekspresi politik anak muda hari ini tak lagi bisa dipisahkan dari budaya digital seperti live TikTok, narasi viral, dan kebutuhan akan representasi publik yang instan. 

Mahasiswa yang turun ke jalan memprotes isu-isu yang dianggap mengancam keadilan publik, terutama kebijakan tunjangan DPRD yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi masyarakat. Dalam diskusi, tuntutan itu dipotret sebagai reaksi spontan terhadap ketimpangan sosial yang makin terlihat, bukan hanya sebagai protes seremonial tahunan. Aksi massa ini memperlihatkan meningkatnya kesadaran politik dan keberanian generasi muda dalam mengkritik otoritas.

Namun, demonstrasi tersebut juga diikuti dengan kerusakan fasilitas umum. Hal ini memunculkan pertanyaan klasik tentang batas antara ekspresi politik dan tindakan vandalistik. Bahwa terdapat beberapa fasilitas lokal mengalami kerusakan selama aksi berlangsung. Dilema ini menuntut diskusi lebih matang tentang etika berdemokrasi dan cara mengartikulasikan aspirasi tanpa mengorbankan ruang publik.

Menurut informasi yang diberikan LBH Kalbar dan anggota DPRD di podcast aksioma, bahwa aparat keamanan menahan 15 mahasiswa pasca demonstrasi tersebut . Penangkapan ini membuka perdebatan mengenai proporsionalitas tindakan aparat. Apakah tindakan tersebut bagian dari penegakan hukum yang sah, atau justru refleksi pola lama relasi negara dan warga yang belum sepenuhnya demokratis?

Fakta bahwa aksi ini melibatkan kerusakan fasilitas membuat penindakan hukum dapat dipahami. Namun, jumlah peserta yang ditahan dan intensitas represi juga harus dikritisi. Kasus tersebut menjadi alarm bahwa kebebasan berpendapat masih memerlukan perlindungan institusional yang lebih kuat.

Poin utama demo adalah penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPRD. Bahwa mahasiswa menganggap kebijakan ini tidak berpihak pada kondisi masyarakat yang sedang berjuang secara ekonomi. Kritik tersebut mencerminkan ketimpangan persepsi antara elit politik dan masyarakat sipil.

Aspirasi mahasiswa dapat dibaca sebagai refleksi kegelisahan publik yang lebih luas, bahwa kebijakan politik lokal perlu memprioritaskan kesejahteraan, bukan sekadar kenyamanan elite. Demo ini sekaligus memperlihatkan tumbuhnya perhatian generasi muda terhadap tata kelola anggaran daerah.

Demo tersebut memperlihatkan dinamika politik Kalimantan Barat yang kian cair. Narasi viral yang dibawa mahasiswa mampu memengaruhi opini publik, bahkan sebelum media arus utama membuat laporan formal. Dalam konteks demokrasi lokal, hal ini penting: legitimasi politik kini tak hanya dibangun melalui lembaga formal, tetapi juga melalui resonansi digital dan dukungan publik.

Namun, narasi viral tentu tidak selalu sejalan dengan kedalaman isu. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa gerakan politik generasi digital tidak berhenti pada aktivisme performatif, tetapi berkembang menjadi strategi advokasi yang matang dan konsisten.

Dari episode Aksioma tentang demonstrasi mahasiswa di DPRD Kalbar, dapat disimpulkan bahwa aksi tersebut mencerminkan realitas sosial-politik baru Indonesia: generasi muda yang kritis, digital, dan penuh kreativitas; namun juga berhadapan dengan dilema antara substansi dan performativitas.

Demo ini sekaligus membuka diskusi penting mengenai: bagaimana negara menanggapi kritik publik, bagaimana masyarakat memaknai kebebasan berpendapat, dan bagaimana aksi politik dibentuk oleh budaya digital. Gerakan mahasiswa masih menjadi aktor penting demokrasi lokal, tetapi cara mereka berdemonstrasi kini telah berevolusi. Dan tugas kita adalah memahami, mengawal, dan memperkuat transisi ini agar tetap berpihak pada demokrasi yang sehat.

Karina Oktriastra

Jebakan Super Apps : Digitalisasi dan Kemandirian Pemerintah Daerah

picture from here

Super apps semakin populer dalam administrasi pemerintahan sebagai solusi untuk menyederhanakan layanan, mengintegrasikan data, dan meningkatkan efisiensi. Di Indonesia, platform seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), MYASNdigital (sebelumnya MYSAPK, ePUPNS) dikembangkan untuk mengonsolidasikan berbagai layanan pemerintahan daerah ke dalam satu ekosistem digital. Namun, alih-alih menjadi solusi inovatif, keberadaan super apps ini justru membawa konsekuensi yang tidak diinginkan: membatasi inovasi daerah, memaksa keseragaman, dan meningkatkan ketergantungan pada kontrol pemerintah pusat.

Adopsi cepat super apps dalam operasi pemerintahan telah dipromosikan sebagai terobosan dalam digitalisasi pelayanan publik. Aplikasi satu komando yang dikelola pusat ini menjanjikan pelayanan yang mulus, standarisasi, dan efisiensi di berbagai daerah. Namun, di balik kemajuan ini terdapat masalah yang mengkhawatirkan: tergerusnya otonomi pemerintah daerah dan pemaksaan standar yang ditetapkan pemerintah pusat, yang sering kali tidak selaras dengan kekuatan serta tantangan daerah.

Euforia Teknologi: Pedang Bermata Dua Hingga Kerja Malah Jadi Dua Kali Lebih Banyak

Teknologi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, bukan malah menyeragamkan cara di semua tempat tanpa mempertimbangkan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi di daerah. Tren saat ini yang mengembangkan super apps serba guna, satu ukuran untuk semua, membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan solusi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang unik di wilayah mereka. Alih-alih memungkinkan daerah untuk membangun kekuatan mereka sendiri, aplikasi ini justru memaksakan keseragaman yang sering mengabaikan disparitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta prioritas ekonomi yang berbeda-beda di tiap wilayah.

Super apps yang terpusat sering kali diasumsikan sebagai solusi tunggal untuk semua masalah, padahal pendekatan ini keliru. Pemerintah daerah beroperasi dalam konteks yang sangat beragam—apa yang berhasil di ibu kota belum tentu cocok diterapkan di kota kecil, daerah pedesaan, atau wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang berbeda. Penerapan sistem yang seragam membatasi inovasi, menghambat penyelesaian masalah secara kontekstual, dan memaksa pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kerangka kerja yang lebih cocok bagi kota-kota besar dibandingkan dengan kebutuhan spesifik mereka.

Menurut Janssen & Estevez (2013) dalam penelitian mereka tentang e-Government, standarisasi yang berlebihan dalam tata kelola digital dapat mengurangi efektivitas kebijakan di tingkat lokal karena membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan mereka sendiri (Government Information Quarterly, 30 (1), 1-9).

Ketergantungan pada Kontrol Terpusat: Ancaman bagi Otonomi

Di era di mana tata kelola digital semakin berkembang, super apps justru meningkatkan ketergantungan daerah pada kebijakan pusat. Ketergantungan ini menciptakan beberapa tantangan:

1. Kehilangan Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan: Pemerintah daerah dipaksa untuk menyelaraskan kebijakan mereka dengan aplikasi yang dirancang secara terpusat, mengurangi kemampuan mereka untuk secara mandiri merancang kebijakan yang menjawab permasalahan lokal.

2. Kurangnya Fleksibilitas dan Kustomisasi: Aplikasi ini sering kali tidak dapat disesuaikan, sehingga memaksa daerah untuk menyesuaikan model pelayanan mereka dengan fitur yang sudah ditentukan, meskipun kurang relevan dengan kebutuhan lokal.

3. Beban Sumber Daya: Penerapan aplikasi terpusat, pemeliharaan kompatibilitas, dan pemenuhan standar yang ditetapkan pusat menguras sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lokal yang lebih mendesak.

Akibatnya? Alih-alih membangun kebijakan berbasis potensi daerah, pemerintah daerah justru kesulitan menyesuaikan diri dengan mandat nasional yang sering kali tidak memperhitungkan kapasitas dan realitas pemerintahan mereka.

Penelitian oleh Heeks (2008) dalam Journal of Information Technology for Development menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif tata kelola digital bergantung pada sejauh mana teknologi dapat menyesuaikan diri dengan struktur sosial-politik lokal, daripada sekadar menerapkan kerangka kerja teknologi dari atas ke bawah.

Melupakan Kekuatan Otonomi Daerah

Sebelum hadirnya super apps, banyak daerah berkembang dengan baik melalui pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, memungkinkan mereka untuk menyusun solusi yang selaras dengan lanskap sosial-politik dan ekonomi mereka sendiri. Otonomi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk berinovasi dan membangun kerja sama regional antara pemangku kepentingan lokal, pendekatan yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar mengikuti standar nasional yang seragam.

Kekuatan utama pemerintahan daerah terletak pada penyelesaian masalah berbasis komunitas, di mana pengetahuan lokal, nuansa budaya, dan keahlian daerah memainkan peran penting. Sebaliknya, super apps lebih mengutamakan efisiensi individual dibandingkan kemajuan kolektif, mendorong model hiper-standarisasi yang mengabaikan kekuatan keterlibatan masyarakat dan tata kelola kolaboratif.

Merebut Kembali Kedaulatan Digital Daerah

Untuk mengatasi masalah ini, kita harus merancang ulang cara tata kelola digital diterapkan:

- Mengadopsi Pendekatan Hibrida: Alih-alih menerapkan kebijakan digital secara top-down, pemerintah sebaiknya menciptakan solusi digital modular dan fleksibel yang dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan mereka.

- Mendorong Interoperabilitas, Bukan Keseragaman: Daripada memaksakan satu aplikasi di seluruh daerah, sebaiknya dibangun sistem interoperabilitas yang memungkinkan aplikasi lokal berkomunikasi dengan platform nasional tanpa harus mengorbankan fungsionalitas spesifiknya.

- Memberdayakan Inovasi Digital Lokal: Dorong pemerintah daerah untuk mengembangkan solusi digital berbasis kebutuhan lokal, didukung oleh pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan keahlian, tetapi tanpa batasan yang tidak perlu.

- Memperkuat Kolaborasi Lokal: Prioritaskan kerja sama antar pemerintah daerah, memastikan bahwa praktik terbaik dibagikan dan disesuaikan berdasarkan kekuatan daerah, bukan dipaksakan melalui sistem yang terpusat di ibu kota.

Kesimpulan

Super apps bukanlah sesuatu yang buruk—tetapi ketika mereka menjadi alat pemaksaan keseragaman alih-alih pemberdayaan inovasi lokal, mereka melemahkan esensi otonomi daerah. Jika kita ingin mengadopsi tata kelola digital, kita harus melakukannya dengan cara yang meningkatkan kekuatan pemerintah daerah daripada sekadar membuat mereka mengikuti sistem yang hanya cocok untuk ibu kota.

Masa depan tata kelola seharusnya bukan tentang membuat pemerintah daerah menyesuaikan diri dengan cetakan digital pusat, melainkan tentang memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan daerah berdasarkan kekuatan unik mereka.

Sebagaimana yang ditegaskan Sen (1999) dalam Development as Freedom, teknologi harus menjalankan tujuan sejatinya: membantu masyarakat marjinal, memperkuat komunitas, dan memastikan bahwa tata kelola dibangun di atas inklusivitas, bukan kendali pusat. Hanya dengan begitu, teknologi dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pemecahan masalah yang nyata melalui kebijakan yang inklusif dan bijaksana.

Maret 2025

Karina Oktriastra